topmetro.news – Bupati Taput Drs Nikson Nababan MSi diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Parsaoran Hutagalung didampingi Kadis Kesehatan Alexander Gultom, Kepala Bappeda Luhut Aritonang membuka Rembuk Stunting Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021.
Acara berlangsung di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan, Tarutung, Selasa (29/6/2021).
Pada kegiatan aksi lanjutan ini hadir Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Tim Ahli Bangda Kementerian Dalam Negri Regional I. Kemudian ada dari Dinas Kesehatan Sumut serta beberapa perangkat daerah terkait. Kemudian camat dan kepala desa yang menjadi ‘lokasi fokus’ (Lokus), serta berbagai lintas sektoral terkait.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan agar semua sektor terkait bekerja secara terintegrasi agar upaya penurunan stunting berhasil. Termasuk saling mendukung antara APBN, APBD dan Dana Desa.
“Selain merupakan program pemerintah pusat, upaya penurunan stunting ini sebagai salah satu upaya untuk wujudkan pencapaian visi kita sebagai Lumbung SDM berkualitas. Perlu penanganan dari lintas perangkat daerah dan kepala desa, lintas sektoral. Sehingga upaya ini terintegrasi. Perlu koordinasi dan sinergitas yang baik di seluruh lini. Semoga melalui kegiatan ini angka stunting di Tapanuli Utara semakin menurun,” ucap Asisten membacakan sambutan Bupati.
Usai sambutan, Rembuk Stunting ini berlanjut dengan pemaparan langkah dan upaya penanganan stunting di Taput. Masing-masin yang menyampaikan adalah Tim Ahli Bangda Kemendagri Reg. I Rizal Effendi, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut Sri Agustina Sembiring, dan Kadis Kesehatan Taput Alexander Gultom.
Komitmen Penurunan Stunting
Pada kesempatan tersebut juga berlangsung Penandatanganan Komitmen Penurunan Stunting. Yakni oleh kepala desa, camat, Dinas Kesehatan Taput, Kepala Bappeda Taput, dan Bupati Taput.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara, bahwa pada tahun 2021 telah ditetapkan 15 desa di 8 kecamatan yang menjadi ‘Lokus Stunting’. Kemudian pada tahun 2022 bertambah lagi hingga di 38 desa.
“Kami laporkan, bahwa selain diterbitkannya ketentuan-ketentuan dan kegiatan yang telah ditampung pada APBD Taput Tahun 2021sebagai dasar pelaksanaan, kita telah mengusulkan anggaran pada tahun depan di beberapa perangkat daerah sebagai bentuk intervensi percepatan penurunan stunting,” jelas Luhut Aritonang.
penulis | Erris JN
